AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN NEGARA

  1. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara menurut UU No. 17 Tahun 1965 adalah seluruh kekayaan Negara, termasuk didalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan yang berada dalam pengurusan para pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintah, maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, dan status hukum publik atau perdata.

1.1.        Hak-hak Negara

Hak Negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas Negara. Hak-hak itu antara lain:

–       Hak mencetak uang

Mencetak uang adalah salah satu hak pemerintah yang paling penting. Pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Sedangkan proses percetakan uangnya dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

–       Hak mengadakan pinjaman

Hak pemerintah untuk mengadakan pinjaman meliputi pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Pinjaman dalam negeri dalam hal ini dapat dibedakan atas pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek diperoleh dengan mengambil uang muka pada Bank Indonesia. Sedangkan pinjaman jangka panjang dilakukan dengan menerbitkan kertas-kertas berharga seperti obligasi, dan menjualnya kepada masyarakat.

–       Hak mengadakan pinjaman paksa

Yang dimaksud adalah melakukan potongan nilai uang atau sanering. Tindakan ini jarang dilakukan pemerintah, dan hanya dilakukan bila perekonomian berada dalam keadaan benar-benar sulit.

–       Hak menarik pajak

Penyelenggaraan Negara tidak bisa dipisahkan dari penarikan pajak. Sebab penyelenggaraan Negara, disamping membutuhkan biaya yang cukup besar, pemerintah sendiri membutuhkan dana untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada masyarakat. Sampai saat ini pajak masih merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Negara.

–       Hak menarik iuran dan pungutan

Berbeda dengan pajak, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan barang, atau jasa yang diterima masyarakat dari pemerintah, hak pemerintah menarik iuran dan pungutan ini memiliki kaitan langsung dengan barang atau jasa yang akan diserahkan pemerintah kepada masyarakat.

1.2.        Kewajiban-kewajiban Negara

Kewajiban-kewajiban Negara dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

–       Kewajiban menyelenggarakan tugas-tugas Negara

Meliputi hal-hal sbb:

  1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  3. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

–       Kewajiban membayar tagihan-tagihan yang dating dari pihak ketiga

Kewajiban membayar tagihan-tagihan yang datng dari pihak ketiga, pada umumnya berkaitan dengan adnya pekerjaan, barang atau jasa yang diterima pemerintah dari pihak ketiga yang bersangkutan.

  1. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Dilihat dari pihak yang mengelolanya, keuangan Negara dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu:

  1. Yang pengelolaannya dipisahkan

Komponen keuangan Negara yang pengeloalaannya dipisahkan adalah komponen keuangan Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN dan Lembaga-lembaga Keuangan Milik Negara.

Bentuk BUMN:

–       Perusahaan Jawatan

Ciri-ciri:

a)    Bersifat memberi pelayanan kepada masyarakat

b)    Statusnya berlainan dengan hukum public

c)    Modalnya merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dikelola oleh departemen yang membawahinya

–       Perusahaan Umum Negara

Ciri-ciri:

a)    Bersifat melayani kepentingan umum, namun juga diharapkan dapat memupuk keuntungan

b)    Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan ketentuan UU No. 19 Tahun 1969

c)    Sampai tingkat tertentu menerima subsidi dari pemerintah

d)    Seluruh modalnya merupakan milik Negara yang diambil dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi ke dalam bentuk saham-saham

–       Perusahaan Perseroan Negara

Ciri-ciri:

a)    Bersifat mengejar keuntungan

b)    Berstatus badan hukum dan berbentuk perseroan terbatas

c)    Tidak menerima subsidi dan fasilitas dari pemerintah

d)    Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah serta terbagi kedalam bentuk saham

Sedangkan mengenai lembaga-lembaga keuangan Negara sebagai pelaksananya adalah:

–       Bank Indonesia

–       BNI 46

–       BRI

–       Bank Tabungan Negara

–       Bank Bumi Daya

–       Bank Dagang Negara

–       Bank Ekspor Impor Indonesia

–       Bank Pembangunan Indonesia

Saat ini kecuali Bank Indonesia, seluruh lebaga-lembaga keuangan Negara dialihkan bentuknya menjadi Persero dan masuk dalam kelompok BUMN.

  1. Yang dikelola langsung oleh Negara

Komponen keuangan Negara yang dikelola langsung oleh Negara terdiri dari 2 bagian yaitu:

–       APBN

Penyelenggaraan APBN ditetapkan setiap tahun berdasarkan UU dan kemudian diatur kembali dengan ketetapan Presiden. Sedangkan pelaksanaannya secara terperinci diatur oleh berbagai bentuk UU dan Peraturan lainnya.

–       Barang-barang Milik Negara

Mengenai barang-barang milik Negara, yang dimaksud dalam hal ini meliputi baik barang-barang tetap, barang-barang bergerak, hewan-hewan, maupun barang-barang dalam bentuk persediaan.

  1. Hubungan Akuntansi Pemerintahan Dengan Keuangan Negara

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keuangan Negara terdiri dari tiga komponen sebagai berikut : Badan-badan Usaha Milik Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan barang-barang Milik Negara. Dari ketiga komponen keuangan Negara ini, Badan-badan Usaha Milik Negara, dikelola sebagaimana layaknya pengelolaan perusahaan-perusahaan swasta yang bertujuan mencari laba. Demikian pula akuntansinya. Dengan demikian hanya APBN dan Barang-barang Milik Negara sajalah yang benar-benar merupakan objek akuntansi pemerintahan. Adapun badan-badan Usaha Milik Negara dengan sendirinya merupakan objek dari akuntansi perusahaan.

  1. Pengawasan Keuangan Negara

4.1.        Pengertian Pengawasan Keuangan Negara

Pengawasan menurut yang disepakati pada seminar UU Perbendaharaan Negara tanggal 30 Agustus 1970 adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2.        Tujuan Pengawasan Keuangan Negara

Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar dapat pula segera diambil tidakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Maka tujuan pengawasan keuangan Negara pada dasarnya adalah:

–       Untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan.

–       Untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelajaan pengeluaran Negara sesuai dengan anggaran yang telah digariskan.

–       Untuk menjaga agar pelaksanakan APBN benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Bila dilihat dari aspek pemeriksaannya maka pemeriksaan yang diterapkan terhadap hasil pelaksanaan APBN dapat dibedakan atas tiga bentuk pemeriksaan yaitu:

–       Pemeriksaan ketaatan keuangan

–       Pemeriksaan efisiensi operasi

–       Pemeriksaan efektifitas program

4.3.        Landasan Kebijakan Pengawasan

Landasan kebijaksanaan pengawasan dalam organisasi pemerintah adalah TAP MPR No II/MPR/1988 tentang GBHN yang telah menggariskan pokok-pokok arah dan kebijakan pembangunan aparatur pemerintah sebagai berikut.

a)    Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang efisien, efektif dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-sebaiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam hal ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, menguasai dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan.

b)    Kebijaksanaan dan langkah-langkah penertiban aparatur pemerintah perlu dilanjutkan dan semakin ditingkatkan terutama dalam rangka menanggulangi masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan penerobosan kekayaan dan keuangan Negara, pemungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat mengahambat pelaksanaan pembangunan serta merusak citra dan wibawa aparatur pemerintah. Untuk itu perlu ditingkatkan secara lebih terpadu pengawasan dan langkah-langkah penindakanya serta dikembangkan kesetiakawanan social dan disiplin nasional.

Disamping itu menurut pasal 1, lampiran instruksi Presiden No 15 th 1983, dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a)    Terlaksananya tugas umum pemerintahan secara tertib didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku serta didasarkan pada sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan

b)    Terlaksananya pembangunan sesuai dengan rencana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan

c)    Tercegahnya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien).

Posted on 13 September 2012, in Penganggaran Sektor Publik and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: